Walau pun pekerja pabrik lebih banyak di luar Jakarta, misalnya, tetapi ada beberapa anggota asosiasinya berjualan retail di mal maupun toko di DKI. Jadi, berpotensi mengganggu aktivitas.
PENGATURAN jam kerja guna mengurangi kemacetan arus lalu lintas di Jakarta justru dinilai berpotensi mengganggu aktivitas perekonomian warga Ibu Kota. Walau pun pekerja pabrik lebih banyak di luar Jakarta, misalnya, tetapi ada beberapa anggota asosiasinya berjualan retail di mal maupun toko di DKI.
Pendapat tersebut diungkapkan Direktur Eksekutif Asosiasi Persepatuan Indonesia , Firman Bakri, di Jakarta, Selasa Menurut Firman, pekerja pabrik lebih banyak di luar Jakarta. Tetapi, ada beberapa anggota asosiasinya yang berjualan retail di mal maupun toko di Ibu Kota. Pengaturan jam kerja tersebut masih wacana kini sedang didiskusikan. Firman menjelaskan, jika karyawan toko masuk pukul 08.00 WIB dan pulang pukul 15.00 WIB, aktivitas ekonomi di toko itu akan terganggu."Jadi kalau kemudian itu misalnya karyawan yang biasanya sampai di Jakarta jam 10.00 WIB, sekarang dia harus sampai jam 8.00 WIB.
Menurut Firman, pengaturan jam kerja dapat mengubah jam operasional toko di Jakarta. Hal ini juga akan berdampak pada transaksi penjualan yang berubah."Kalau retail di Jakarta nantinya akan bergeser jam buka dan tutup. Kemudian waktu pulang lebih lama yang jam 10.00 WIB. Itu kan akan memengaruhi pola konsumsi, pola transaksi itu harus dipikirkan juga ya," ungkap Firman.
Sebelumnya, Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Latif Usman, mengatakan, pihaknya masih menggelar diskusi soal aturan jam kerja untuk mengatasi kemacetan. Polda Metro Jaya akan menggelar diskusi.
日本 最新ニュース, 日本 見出し
Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。
Wabup Mundur, Pemkab Agam Klaim Belum Terima Surat |Republika OnlineHubungan kerja dengan bupati yang tidak bagus berpotensi ganggu pemerintahan.
続きを読む »
Teten Masduki: Mahasiswa Harus Diubah Pola Pikirnya, Cetak Lapangan Kerja Bukan Cari Kerja“Di kampus, mahasiswa harus diubah pola pikirnya yaitu untuk mencetak lapangan kerja bukan mencari kerja,” ujar Teten.
続きを読む »
Sytaycation Syarat Perpanjang Kontrak, Kemnaker: Kami Dorong Pihak Berwajib |Republika OnlinePelecehan seksual di dunia kerja karena kebutuhan ekonomi dan takut kehilangan kerja.
続きを読む »
OPINI : Urgensi Pengaturan dan Pengawasan Aset Digital KriptoBaru-baru ini, Negara Group 7 (G7) kembali melakukan pertemuan di Tokyo, Jepang, untuk membahas pengaturan sekaligus pengawasan aset digital kripto.
続きを読む »
AFPI Usulkan Pengaturan Khusus Asuransi Fintech dan Pembatasan Pinjaman per OrangAFPI turut memberikan masukan kepada OJK agar regulasi baru relevan dengan kebutuhan industri fintech.
続きを読む »