Pemerintah Kabupaten Bekasi bakal membentuk Rumah Perlindungan Pekerja Perempuan di perusahaan maupun kawasan industri.
Pj Bupati Bekasi, Dani Ramdan mengatakan pihaknya tidak mentoleransi segala tindakan kekerasan seksual kepada pekerja perempuan. Untuk itu, Dani mendorong agar perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Bekasi untuk membuat pedoman perlindungan pekerja atau buruh.
"Kita Pemerintah Kabupaten Bekasi telah turun langsung mengambil langkah-langkah bersama dengan Tim Gabungan Pengawas Ketenagakerjaan UPTD Wilayah II, Kepala Bidang Pengawasan dan Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Barat, serta Pengawas Kementerian Ketenagakerjaan Kemenaker RI, atas dugaan adanya oknum yang mensyaratkan perpanjangan kontrak dengan cara yang tidak sesuai aturan seperti ajakan Staycation,” kata Dani, Rabu .
Hal lain, Dani telah memerintahkan kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Dinas Tenaga Kerja menyusun langkah-langkah antisipasi agar dugaan ajakan Staycation ini tidak terjadi kembali. "Pertama, melakukan pendampingan kepada pekerja perempuan pelapor yang dilakukan oleh DP3A. Kemudian melakukan sosialisasi kepada pekerja atau buruh perempuan soal kekerasan seksual di tempat kerja kepada HRD perusahaan," tambah Dani.Adapun Kepala Disnaker Kabupaten Bekasi, Edi Rochyadi mendukung pihak kepolisian atas laporan yang dibuat oleh seorang karyawati Cikarang berinisial AD terhadap atasannya atas dugaan pelecehan seksual.
"Kita dukung sepenuhnya langkah-langkah pihak kepolisian agar permasalahan ini terang benderang,” kata Edi.
日本 最新ニュース, 日本 見出し
Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。
Bertemu PM Malaysia, Jokowi Tekankan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia |Republika OnlineJokowi menekankan peningkatan optimalisasi perlindungan pekerja migran Indonesia
続きを読む »
Kajian Komnas HAM: Pekerja Marginal dan Rentan Minim Perlindungan SosialKajian Pemenuhan Hak atas Pekerjaan bagi Kelompok Marginal di Indonesia oleh Tim Sustainable Development Programs (SDGs) Komnas HAM RI mengindentifikasi beberapa permasalahan terkait mereka, di antaranya ketiadaan jaminan sosial, upah, kekerasan dan data yang sulit diakses.
続きを読む »
Program Bedah Rumah Sasar 1.212 Rumah Tak Layak Huni di Papua BaratKementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (P2P) Papua II Direktorat Jenderal Perumahan siap mendorong pembangunan rumah layak huni untuk masyarakat di Papua Barat.
続きを読む »
Pakai Hitam Putih, Ini Gaya Hadi Tjahjanto Blusukan dari Rumah ke RumahHari ini, Menteri ATR Hadi Tjahjanto melakukan kunjungan kerja ke sejumlah daerah sambil membagikan sertifikat tanah masyarakat. Intip gaya blusukannya di sini.
続きを読む »
Sandiaga Beri Bantuan Program Juragan Lele di Bojonggede, Disambut Antusias WargaKegiatan itu berkolaborasi dengan Rumah SandiUno Indonesia (RSI) dan Rumah Siap Kerja (RSK)
続きを読む »
Segera Tuntaskan Daftar Inventarisasi Masalah RUU Perlindungan PRTKehadiran Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga terus dinantikan. DPR dan Pemerintah diharapkan segera mengakhiri penantian sekitar 19 tahun dengan mengesahkan RUU tersebut. Dikbud AdadiKompas
続きを読む »