Tak hanya berwenang menuntut perkara perampasan aset, Kejaksaan Agung juga berwenang mengelola aset-aset tersebut. Adakah potensi penyalahgunaan kekuasaan ?
Belum adanya undang-undang tentang perampasan aset membuat pelaku kejahatan dan pencucian uang tidak jera terhadap hukuman yang diterimanya karena si pelaku masih dapat menikmati uang hasil kejahatannya setelah ia menjalani masa hukuman badan.
Namun kedepannya Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Terkait dengan Tindak Pidana ini akan memberikan kewenangan yang besar kepada Kejaksaan Agung. Tidak hanya berwenang untuk menuntut perkara perampasan aset yang diduga diperoleh secara ilegal, Kejaksaan Agung juga akan berwenang mengelola aset-aset yang telah dirampas tadi.
Maka wajar bila Pengelolaan aset dalam Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana menjadi perhatian banyak pihak lantaran berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan. Saksikan selalu NI LUH, tayang on air setiap Senin, pukul 20.30 WIB, hanya di Kompas TV, Independen Terpercaya.
日本 最新ニュース, 日本 見出し
Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。
Buron Kasus Korupsi Dana Desa, Mantan Kepala Desa Diringkus!Beginilah tampang buron kasus korupsi dana desa yang berhasil diringkus polisi di lokasi pelariannya di wilayah Kalimantan Tengah.
続きを読む »
KPK Selidiki Eks kepala BPN Jaktim, Hadi Tjahjanto: Sudah Saya Pecat - Jawa PosHadi Tjahjanto menghargai upaya hukum yang dilakukan KPK menyelidiki mantan Kepala BPN Jaktim Sudarman Jarhasaputra.
続きを読む »
KLHK dan PPATK Bentuk Tim Gabungan untuk Berantas Pencucian Uang di Bidang LHKKementerian LHK dan PPATK bentuk tim gabungan TPPU dalam TPLHK.
続きを読む »
Mengenal PPATK dari Tugas sampai Gaji yang DiterimaPPATK merupakan salah satu lembaga yang berperan penting untuk memberantas kasus pencucian uang yang merugikan negara. Simak penjelasan lengkapnya berikut ini.
続きを読む »