Mabes Polri Mengaku Belum Terima Draf RUU Kepolisian

Publik dihebohkan dengan Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) 2/2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam RUU tersebut ada beberapa poin krusial,

Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Mabes Polri Irjen Sandi Nugroho saat jumpa pers dibMabes Polri , Jakarta Selatan, Kamis /IstDalam RUU tersebut ada beberapa poin krusial, yakni Polri bakal diberikan kewenangan mulai dari pengawasan dan akses blokir ruang siber, penyadapan, sampai penggalangan intelijen.

Menanggapi hal itu, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho pun mengaku belum mengetahui secara menyeluruh dan karena itu dirinya tidak banyak komentar."Memang saat ini sedang dalam proses, jadi belum sampai ke Presiden masih di DPR, inisiasi dari DPR bahwa UU kepolisian akan direvisi,” kata Sandi dalam jumpa pers di Mabes Polri, Kamis .

Sandi pun berjanji akan terus mengabarkan ke publik soal kepastian RUU tersebut bila sudah diterima sepenuhnya oleh Polri. “Untuk masalah UU nanti akan kita bahas lebih lanjut kalau sudah dapat bahan rimtek dari DPR. Nantinya apa yang jadi inisiasinya yang akan dibahas, yang disetujui, dan tidak disetujui, akan kami sampaikan lebih lanjut agar tidak terjadi polemik,” jelasnya."Yang jelas pada sampai saat ini yang dibahas paling utama adalah ada kaitannya dengan pensiun yang bertambah. Kemudian hal-hal yang lainnya tidak dibahas secara menyeluruh, karena di UU Kepolisian sudah lengkap,” pungkas Sandi.

このニュースをすぐに読めるように要約しました。ニュースに興味がある場合は、ここで全文を読むことができます。 続きを読む:

rmol_id /  🏆 21. in İD

RUU Kepolisian Sandi Nugroho

日本 最新ニュース, 日本 見出し

Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。

RUU Kementerian Negara Resmi Jadi Inisiatif DPR RISEBANYAK dua rancangan undang-undang RUU resmi menjadi inisiatif DPR Salah satunya yakni RUU Kementerian Negara
続きを読む »

Daftar RUU Buru-buru Disahkan DPR: Kementerian, MK, hingga PenyiaranDPR baru-baru ini mangesahkan sejumlah Rancangan Undang-undang untuk digodok menjadi Undang-undang, berikut daftarnya.
続きを読む »

Draf Revisi UU Penyiaran Berangus Pengawasan oleh PersRANCANGAN Undang-Undang RUU Penyiaran mengancam kebebasan berekspresi sekaligus pengawasan publik di ruang digital
続きを読む »

Panja RUU Kementerian Negara Sepakat Mengubah Beberapa PasalPANITIA Kerja Panja Rancangan Undang-undang Kementerian Negara RUU Kementerian Negara sepakat untuk mengubah sejumlah pasal
続きを読む »

RUU MK Dibahas Diam-diam dan Tinggal Disahkan, PDIP: Inilah Sisi Gelap KekuasaanPDI Perjuangan (PDIP) menyoroti polemik Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (RUU MK) yang belakangan dibahas secara diam-diam.
続きを読む »

PDIP Tolak RUU Penyiaran yang Larang Jurnalisme InvestigasiPDIP menentang adanya pelarangan jurnalisme investigasi yang wacananya dimasukkan dalam draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran.
続きを読む »