Luhut Temukan Sembilan Hektare Lahan Perkebunan Kelapa Sawit Tak Bayar Pajak, Ini Pernyataan DPR

Luhut temukan 9 hektare perkebunan sawit tak bayar pajak. Hasil audit BPKP ini ditanggapi DPR yang meminta Dirjen Pajak usut temuan.

RI Bidang Korkesra Muhaimin Iskandar. Cak Imin minta Direktorat Jenderal Pajak untuk mengusut temuan tersebut.

Cak Imin mengatakan koordinasi antarkementerian dan lembaga juga perlu dilakukan untuk menelusuri keabsahan pengusaha yang tidak bayar pajak tersebut, serta menggali sudah berapa lama mereka tidak membayar pajak.“Tentunya semua stakeholder harus duduk bersama dan telusuri betul siapa-siapa yang menunggak pajak. Dan kalau memang ada pelanggaran, ya tindak tegas sesuai aturan,” ujarnya.

Menurut Cak Imin, data hasil audit BPKP dan BPDKS tersebut dapat dijadikan acuan pemerintah untuk memperbaiki tata kelola sawit di Indonesia. Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan ada 9 juta hektare lahan sawit di Indonesia yang tidak membayar pajak.“Dari 16,8 juta ha itu, ternyata tidak semuanya membayar pa­jak. Hanya 7,3 juta ha yang bayar pajak. Sekarang kita kejar itu,” kata Luhut dalam seminar yang digelar Ikatan Alumni ITB di Jakarta, Rabu .

このニュースをすぐに読めるように要約しました。ニュースに興味がある場合は、ここで全文を読むことができます。 続きを読む:

tvOneNews /  🏆 1. in İD

日本 最新ニュース, 日本 見出し

Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。

Luhut Kejar Pajak 9 Juta Hektare Lahan Sawit!Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marinves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, 9 juta hektare lahan sawit belum bayar pajak.
続きを読む »

Luhut Kejar 9 Juta Hektare Lahan Sawit yang Belum Bayar PajakLuhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan, bahwa ada 9 juta hektar perkebunan kelapa sawit yang belum membayar pajak. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi,...
続きを読む »

Luhut Bilang 9 Juta Ha Lahan Sawit Belum Bayar Pajak, DJP Usut!Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Dwi Astuti mengatakan sedang mengklarifikasi hal tersebut.
続きを読む »

Asyik! Pengembalian Kelebihan Bayar Pajak Dipercepat jadi 15 HariDitjen Pajak menerbitkan aturan baru, yaitu pengembalian bayar pajak dipercepat jadi 15 hari saja.
続きを読む »

Sudah Terima Surpres RUU Perampasan Aset, DPR: Akan Diproses Sesuai MekanismeWakil Ketua DPR Sufmi Dasco menyatakan, pimpinan DPR sudah menerima Surpres RUU Perampasan Aset dari pemerintah.
続きを読む »

Lebih Cepat, Proses Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Kini Cuma 15 HariDirektorat Jenderal Pajak (DJP) mempercepat pengembalian kelebihan pembayaran pajak, melalui kebijakan terkait kemudahan layanan kepada Wajib Pajak (WP) Kebijakan tersebut berlaku mulai 9 Mei 2023.
続きを読む »