Sejumlah organisasi yang tergabung dalam Masyarakat Peduli Keterwakilan Perempuan (MPKP) mendesak KPU agae merevisi aturan tentang keterwakilan perempuan yang dinilai bertentangan dengan konstitusi dan UU pemilu.
Komisi Pemilihan Umum pada 17 April lalu mengeluarkan peraturan No.10 tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota, yang mengatur pembulatan ke bawah jika hasil perhitungan 30 persen dari jumlah alokasi kursi menghasilkan angka desimal kurang dari koma lima.
“Salah satu klausul dalam PKPU tersebut yaitu pasal 8 ayat 2 huruf b, kami nyatakan bertentangan dengan konsitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia dan UU pemilu serta semangat memastikan keterwakilan perempuan,” tegas Valentina.
Jika disimulasikan dengan kursi DPR, maka dari 84 daerah pemilihan di Indonesia, ada 38 daerah pemilihan di Indonesia di mana calon anggota legislatif perempuan tidak memiliki keterwakilan 30 persen. "Harus ada dorongan dari partai-partai. Walaupun semua partai saya yakin akan menyatakan mendukung 30 persen keterwakilan perempuan, mendukung perempuan terlibat dalam politik, dan seterusnya, tapi tidak semua partai memiliki aturan yang sesuai dengan aturan yang berlaku untuk adanya 30 persen perempiuan di struktur ," tutur Rahayu Saraswati.
日本 最新ニュース, 日本 見出し
Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。
Tolak PKPU 10/2023 Soal Keterwakilan Perempuan, Sejumlah Aktivis Perempuan Sambangi BawasluPerwakilan Masyarakat Peduli Keterwakilan Perempuan Valentina Sagala mengatakan, PKPU tersebut norma dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
続きを読む »
Aturan Baru KPU soal Keterwakilan Caleg Perempuan Bakal Dikaji BawasluPasal 8 ayat (2) PKPU Nomor 10/2023 memungkinkan presentase di bawah 30%. Sebab, beleid tersebut mengatur soal pembulatan desimal ke bawah dalam hal penghitungan 30% bacaleg perempuan
続きを読む »
KPU Didesak Ubah Ketentuan Pembulatan ke Bawah yang Rugikan Keterwakilan PerempuanKoalisi Masyarakat Sipil Kawal Keterwakilan Perempuan menyatakan, Peraturan KPU yang baru terkait pencalonan legislatif dapat menyebabkan bakal caleg perempuan menjadi lebih sedikit. Polhuk AdadiKompas
続きを読む »
Foto : Aksi Masyarakat Peduli Keterwakilan Perempuan Tolak Peraturan KPU di Bawaslu | merdeka.comKelompok Masyarakat Peduli Keterwakilan Perempuan menggelar aksi penolakan terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) di Bawaslu. Dalam aksinya mereka menolak Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 Pasal 8 Ayat (2) mengenai perhitungan bakal calon perempuan di setiap Dapil.,Bawaslu,Viral Hari Ini,KPU,Perempuan,politik,Demonstrasi,Pemilu,Pemilu 2024,Jakarta
続きを読む »
Keterwakilan Perempuan Caleg Disoal, KPU Ubah Aturan di Tengah JalanKOMISI Pemilihan Umum (KPU) RI mengubah haluan soal aturan keterwakilan perempuan bakal calon legislatif (bacaleg) di tengah jalan.
続きを読む »
Bawaslu diminta koreksi PKPU yang bisa kurangi keterwakilan perempuanPegiat pemilihan umum (pemilu) Wahidah Suaib meminta Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) untuk mengoreksi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang bisa ...
続きを読む »