KPU bersama Bawaslu dan DKPP sepakat untuk merevisi PKPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang keterwakilan 30 persen perempuan dalam Pemilu 2024.
) dan Dewan Pengawas Penyelenggara Pemilu sepakat merevisi Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kota/Kabupaten. Pasal 8 ayat PKPU Nomor 10/2023 mengundang polemik karena dinilai mengurangi keterwakilan perempuan dalam Pemilu 2024.
"Setelah menggelar forum tripartit bersama KPU, Bawaslu dan DKPP maka KPU sepakat akan melakukan perubahan Pasal 8 ayat PKPU Nomor 10 Tahun 2023 dengan mengubah perhitungan 30 persen keterwakilan perempuan di setiap dapil," ungkap Ketua KPU, Hasyim Asy'ari di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Rabu .Pasal 8 ayat PKPU Nomor 10/2023 mengatur pembulatan ke bawah jika keterwakilan perempuan dalam pecahan dengan angka desimal kurang dari nol koma lima.
"Mengingat waktu pengajuan anggota DPR dan DPRD untuk Pemilu tahun 2024 sedang berjalan, maka perubahan peraturan KPU tersebut akan segera dilakukan dan akan dikonsultasikan kepada DPR dan pemerintah pada kesempatan pertama," katanya.
Aturan itu akan direvisi menjadi,"Dalam hal penghitungan 30 persen jumlah bakal calon perempuan di setiap dapil menghasilkan angka pecahan, dilakukan pembulatan ke atas."
日本 最新ニュース, 日本 見出し
Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。
Tolak PKPU 10/2023 Soal Keterwakilan Perempuan, Sejumlah Aktivis Perempuan Sambangi BawasluPerwakilan Masyarakat Peduli Keterwakilan Perempuan Valentina Sagala mengatakan, PKPU tersebut norma dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
続きを読む »
Protes PKPU No 10 tahun 2023, Koalisi Masyarakat Peduli Keterwakilan Perempuan Desak Bawaslu Keluarkan RekomendasiKoalisi Masyarakat Peduli Keterwakilan Perempuan mendesak Bawaslu untuk mengeluarkan rekomendasi agar KPU mengubah PKPU No. 10 Tahun 2023.
続きを読む »
KPU Didesak Ubah Aturan Hitungan Caleg yang Rugikan Keterwakilan PerempuanMasyarakat Peduli Keterwakilan Perempuan menolak aturan penghitungan yang merugikan keterwakilan bakal caleg perempuan.
続きを読む »
Foto : Aksi Masyarakat Peduli Keterwakilan Perempuan Tolak Peraturan KPU di Bawaslu | merdeka.comKelompok Masyarakat Peduli Keterwakilan Perempuan menggelar aksi penolakan terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) di Bawaslu. Dalam aksinya mereka menolak Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 Pasal 8 Ayat (2) mengenai perhitungan bakal calon perempuan di setiap Dapil.,Bawaslu,Viral Hari Ini,KPU,Perempuan,politik,Demonstrasi,Pemilu,Pemilu 2024,Jakarta
続きを読む »
Keterwakilan Perempuan Caleg Disoal, KPU Ubah Aturan di Tengah JalanKOMISI Pemilihan Umum (KPU) RI mengubah haluan soal aturan keterwakilan perempuan bakal calon legislatif (bacaleg) di tengah jalan.
続きを読む »
KPU Didesak Patuhi Pengaturan Keterwakilan PerempuanSejumlah organisasi yang tergabung dalam Masyarakat Peduli Keterwakilan Perempuan (MPKP) mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk merevisi aturan tentang keterwakilan perempuan yang dinilai bertentangan dengan konstitusi, UU pemilu dan semangat memastikan keterwakilan perempuan.
続きを読む »