Anggota KPU RI, Idham Holik menuturkan, konsultasi terhadap revisi Peraturan KPU tentang Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden akan dilakukan tertulis karena DPR masih reses hingga 30 Oktober.
Wakil Ketua Komisi II DPR Junimart Girsang bersalaman dengan Ketua KPU Hasyim Asy'ari di gedung Komisi II DPR, Senin .tentang Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi terkait batas minimal usia capres dan cawapres kepada Dewan Perwakilan Rakyat serta Pemerintah. Namun, tidak semua fraksi di Komisi II DPR menyetujui rencana KPU yang akan melakukan konsultasi secara tertulis.
Idham menuturkan, revisi PKPU akan dilakukan karena putusan MK bersifat final dan mengikat. Putusan MK telah mengubah syarat calon karena berbeda dengan PKPU 19/2023 maupun Undang-Undang Nomor 7 Tahu 2017 tentang Pemilu. Apalagi dalam pertimbangannya, MK menegaskan bahwa putusan tersebut dilaksanakan dalam Pemilu 2024.DIAN DEWI PURNAMASARI
”Harus dipahami bahwa putusan MK memiliki kekuatan hukum sejak diucapkan dan tidak ada upaya banding. Dengan demikian, ketentuan tersebut sudah berlaku,” ujarnya. Fraksi PDI-P, lanjutnya, tidak sepakat dengan cara KPU yang langsung ingin merevisi PKPU 19/2023. Konsultasi yang wajib dilakukan kepada pembentuk undang-undang semestinya dilakukan melalui rapat konsultasi langsung, bukan konsultasi secara tertulis. Rapat konsultasi juga baru bisa dilakukan setelah DPR selesai masa reses.
”Karena sekarang masih reres dan masa pendaftaran capres-cawapres sudah sangat dekat, KPU bisa segera menyampaikan draf revisi secara tertulis ke fraksi-fraksi,” ujarnya. ”Kalaupun revisi tidak bisa selesai sebelum masa pendaftaran, norma yang berubah bisa langsung diimplementasikan,” kata Fadli.
日本 最新ニュース, 日本 見出し
Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。
Runtuhnya Legitimasi MK di Tengah Bayang-bayang Politik DinastiReputasi MK dianggap runtuh usai putusan soal syarat pencalonan presiden dan wakil presiden, Senin (17/10).
続きを読む »
Usai Putusan MK, KPU Akan Revisi PKPU Pencalonan Capres-CawapresKetua KPU Hasyim Asy'ari juga akan melakukan kajian terhadap putusan MK yang kabulkan gugatan perkara 90/PUU-XXI/2023 sebelum merevisi PKPU.
続きを読む »
MK Kabulkan Pernah Kepala Daerah Bisa Maju Pilpres, Pengamat Sebut Peraturan KPU Belum Tentu LolosApa hanya untuk meloloskan Gibran untuk jadi cawapres? Apa PDIP akan mengubah eskalasi soal cawapres Ganjar?
続きを読む »
Usai Putusan MK, KPU Akan Segera Siapkan Draf Penyesuaian Norma dalam PeraturanHasyim Asyari menyatakan komisi akan menyiapkan draf penyesuaian norma dalam peraturan KPU.
続きを読む »