'Pemerintah masih berpegang pada Undang-undang (UU) yang ada. Bahwa UU mengatur Pilkada November 2024,' ujar Deputi IV Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Juri Ardiantoro. Nasional Pilkada
Hal ini disampaikan Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja dalam Rapat Koordinasi Kementerian dan Lembaga Negara yang diselenggarakan KSP dengan tema"Potensi dan Situasi Mutakhir Kerawanan Pemilu serta Strategi Nasional Penanggulangannya" di Jakarta, Rabu .
"Karena itu, kami mengusulkan sebaiknya membahas opsi penundaan pemilihan karena ini pertama kali serentak," kata dia.
日本 最新ニュース, 日本 見出し
Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。
KSP: Pemerintah tetap laksanakan pilkada 2024 sesuai jadwalDeputi IV Kantor Staf Presiden (KSP) Juri Ardiantoro menegaskan pemerintah tetap melaksanakan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak pada 27 November ...
続きを読む »
Bawaslu usul bahas opsi tunda Pilkada Serentak 2024Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI mengusulkan Pemerintah dan penyelenggara pemilu, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI membahas opsi penundaan pelaksanaan ...
続きを読む »
Bawaslu Usul Bahas Opsi Tunda Pilkada 2024Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI mengusulkan pembahasan opsi penundaan Pilkada 2024 karena beririsan dengan Pemilu 2024 dan adanya risiko masalah keamanan. Nasional Bawaslu
続きを読む »
Deputi KSP Pastikan Pilkada Serentak 2024 tidak Ditunda |Republika OnlineKetua Bawaslu Rahmat Bagja mengusulkan agar Pilkada 2024 ditunda.
続きを読む »
Usul Penundaan Pilkada 2024, Bawaslu Diingatkan Komisi II DPR tak Berpolitik |Republika OnlineJunimart Girsang kaget mendengar banyaknya berita terkait usulan penundaan pilkada.
続きを読む »
Bupati Bandung Usul Pilkada DipercepatDadang mengusulkan Pilkada serentak dipercepat pada September 2024.
続きを読む »