Pemerintah menyiapkan insentif tambahan untuk 16.990 Aparatur Sipil Negara (ASN) yang pindah ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas mengatakan, pihaknya masih menggodok skema pemberian insentif tersebut. Menurutnya, setidaknya ada dua insentif yang akan diberikan, antara lain insentif kepindahan dan ketahanan.
"Kita lagi simulasikan berapa gedung yang sudah siap untuk menampung di Juli. Insentifnya per orang," ujarnya. "Jelas itu nanti kita lihat ongkos berapa, misal jomblo belum ada suami atau istri berarti tinggalnya di sharing apartment. Terus kalau yang sudah berkeluarga beda lagi. Nanti disesuaikan dan di sana sehat udaranya," jelasnya.
日本 最新ニュース, 日本 見出し
Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。
OJK Pindah ke IKN, Gedung Dibangun Tahun DepanKantor pusat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN).
続きを読む »
Lima Segmen Jalan Balikpapan-IKN Dipacu Beres Tahun 2024Selain mengebut pembangunan IKN, pemerintah juga memacu infrastruktur jalan bebas hambatan dari Balikpapan menuju IKN.
続きを読む »
Kementerian PUPR Pastikan Perabotan Rusun ASN di IKN Gunakan Produk Dalam NegeriPada intinya pembangunan IKN harus menggunakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) atau produk dalam negeri sebesar-besarnya.
続きを読む »
Terungkap Alasan Negara-Negara Arab Enggan Bantu Palestina Lawan IsraelKonflik yang terjadi antara Palestina dan Israel masih belum selesai. Sampai saat ini masih banyak warga sipil Palestina yang harus merasakan diskriminasi dari Israel.
続きを読む »
Pejabat Militer China Kecam Negara-negara yang 'Ciptakan Kekacauan'Seorang pejabat tinggi militer China, pada Senin (30/10), mengecam negara-negara yang dinilai 'sengaja menciptakan kekacauan.' Ketua Komisi Militer Pusat China Zhang Youxia mengatakan itu ketika membuka konferensi pertahanan di Beijing, dengan melancarkan serangan terselubung terhadap Amerika...
続きを読む »
Percepatan Penyelesaian Ratusan Perkara, Kamar PTUN MA Gelar Konsinyering!Sampai Oktober 2023, jumlah perkara tata usaha negara yang masuk mencapai 560 perkara tata usaha negara.
続きを読む »