Berita Ahli Hukum Tata Negara Nilai Putusan MK Lahir dari Cawe-cawe Politik terbaru hari ini 2023-10-18 00:15:46 dari sumber yang terpercaya
Keputusan Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan permohonan adanya aturan baru dalam kontestasi Pemilihan Umum di tahun depan menuai kritik.) untuk mengabulkan permohonan adanya aturan baru dalam kontestasi Pemilihan Umum di tahun depan menuai kritik. Ahli Hukum Tata Negara, Zainal Arifin Mochtar menyatakan bahwa ada keanehan yang cukup jelas pada finalisasi MK.
Ia pun menerangkan bagaimana dissenting opinion dari Hakim Saldi Isra, yang secara gamblang menyatakan kalau putusan MK kali ini mempertaruhkan maruah MK. Bahkan di akhir, Saldi sempat mengutip kata-kata kovadis MK dengan kejadian seperti ini.Ditambah, keputusan Ketua MK, Anwar Usman, untuk ‘turun gunung’ pada pembacaan keputusan gugatan terakhir juga menjadi penguat adanya interfensi pihak luar terhadap MK.
Polisi saat ini tengah mengusut kasus dugaan penyebaran berita bohong atau hoaks oleh Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo. Tyronne del Pino sudah kembali bergabung dengan Persib Bandung dalam sesi latihan. Legiun asing asal Spanyol tersebut sebelumnya menepi lama karena dibekap cedera serius.
KAI Daop 6 Yogyakarta terus berupaya melakukan evakuasi terhadap sarana kereta api yang terdampak peristiwa anjloknya KA 17 Argo Semeru relasi Surabaya Gubeng-Gambir di KM 520 + 4 petak jalan antara Stasiun Sentolo - Stasiun Wates.
日本 最新ニュース, 日本 見出し
Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。
Hasto PDIP Tanggapi Putusan MK Soal Syarat Capres-Cawapres: Seharusnya Jadi Benteng DemokrasiPara pihak yang kecewa, menurut Hasto, seperti para ahli hukum tata negara hingga kelompok pro demokrasi.
続きを読む »
Pakar Hukum Tata Negara: Kelihatan Betul Putusan MK Lahir dari Cawe-Cawe PolitikJPNN.com : Pakar Hukum Tata Negara Zainal Arifin Mochtar menyebut putusan MK terkait syarat menjadi capres-cawapres lahir dari cawe-cawe politik.
続きを読む »
Pakar Hukum Tata Negara: Yang Berhak Putuskan Batas Usia Capres-Cawapres Bukan MK Tapi DPRMahkamah Konstitusi (MK) pada hakikatnya tidak berwenang menetapkan norma terkait batas umur usia capres atau cawapres yang berhak maju di Pilpres.
続きを読む »
Pakar Hukum Tata Negara Sebut Regresi Demokrasi Era Jokowi Lebih Parah dari SoehartoPakar Hukum Tata Negara, Bivitri Susanti menilai ada regresi demokrasi yang cukup besar di era Presiden Joko Widodo (Jokowi).
続きを読む »
Yusril Ngaku Terkecoh dengan Putusan MK soal Usia Capres-CawapresPakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra mengakui terkecoh dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
続きを読む »
Jelang Putusan Usia Capres-Cawapres, Denny Indrayana: Jangan Biarkan Gibran Jadi Paslon di PilpresGuru besar hukum tata negara Denny Indrayana memprediksi MK bakal mengabulkan permohonan tersebut.
続きを読む »