KPK menyebut bahwa ada sekitar 700 wajib lapor dari Polri yang belum menyampaikan laporan harta kekayaannya.
“Irwasum akan memimpin dan mengkoordinasikan penyampaian LHKPN dari sekitar 700 wajib lapor di lingkungan Polri yang belum menyerahkan LHKPN dan disepakati dalam waktu satu bulan akan selesai,” kata Juru Bicara Bidang Pencegahan KPK Ipi Maryati, dikutip Jumat .
Pada saat itu, kedua lembaga membahas kepatuhan LHKPN di lingkungan Polri. Oleh karena itu, Direktorat PP LHKPN disebut siap untuk memberikan pendampingan kepada Polri untuk mewujudkan kepatuhan lapor para pejabatnya. Tingkat pelaporan LHKPN Polri untuk periode 2022 yakni 95,20 persen, atau di bawah Kejaksaan Agung 95,53 persen, dan MA 98,62 persen.
Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas tercatat merupakan yang terendah kepatuhannya yakni 44,44 persen.
日本 最新ニュース, 日本 見出し
Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。
KPK Ungkap Ada 700 Anggota Polri Wajib Lapor Belum Setor LHKPNKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan sekitar 700 anggota Polri belum menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
続きを読む »
700 Anak Buah Kapolri Belum Lapor Harta Kekayaan ke KPK - Tribunnews.comTerkait ketidakpatuhan anak buah Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo itu, KPK sudah koordinasi dengan pihak Polri. Irwasum Polri berjanji dalam satu bulan akan membereskan 700 anggotanya segera melaporkan harta kekayaan ke KPK. (ld)
続きを読む »
Kasus Wali Kota Bandung Yana Mulyana: KPK Periksa Sejumlah Pejabat Pemkot dan Anggota DPRDKPK memeriksa sejumlah pejabat Pemkot Bandung sebagai saksi dalam kasus korupsi Wali Kota Bandung nonaktif Yana Mulyana terkait proyek Bandung Smart City.
続きを読む »
KPK Duga Eks Pejabat Pajak Rafael Alun Gunakan Uang Gratifikasi untuk Membeli Aset | merdeka.comKetiga diperiksa berkaitan dengan dugaan penerimaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam pengurusan perpajakan di DJP Kemenkeu dengan tersangka Rafael Alun Trisambodo.
続きを読む »
KPK soal Hengky Kurniawan Dilaporkan karena Mutasi Pejabat di Bandung Barat: Kami Cek DuluKPK belum bisa membenarkan terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi pada proses rotasi mutasi jabatan yang dilaksanakan oleh Pemkab Bandung Barat.
続きを読む »
KPK Bakal Cari Bukti Dugaan Eks Pejabat Pajak Rafael Alun Trisambodo Terima SuapKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan bakal mencari bukti dugaan tindak pidana lain yang dilakukan mantan Pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) Rafael Alun Trisambodo. Pidana lain tersebut yakni dugaan penerimaan suap terkait perpajakan. Sejauh ini KPK baru menjerat Rafael Alun dengan pasal penerimaan gratifikasi dan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU).
続きを読む »